KAIMANA, PAPUA BARAT – Kabupaten Kaimana, salah satu wilayah sasaran Program TEKAD di Provinsi Papua Barat, dikenal dengan luas wilayah yang mencakup sekitar 36.000 km², terdiri dari 18.500 km² daratan dan 17.500 km² lautan. Dengan mayoritas wilayahnya berupa perairan, penduduk Kaimana sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, terutama di 36 kampung dampingan TEKAD yang tersebar di wilayah pesisir.
Dalam upaya memperkuat pengelolaan sumber daya laut dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana mengundang Tim TEKAD Kaimana untuk berpartisipasi dalam diskusi strategis tentang Pengelolaan Perikanan di Kawasan Konservasi Kaimana-Fakfak. Diskusi ini dilaksanakan pada Selasa, 28 Mei 2024, di Hotel Grand Papua Kaimana, dengan dihadiri oleh sekitar 35 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala kampung, LSM, perusahaan swasta, dan perwakilan pemerintah setempat.
Potensi dan Tantangan Pengelolaan Perikanan
Dalam sambutannya, Kepala UPTD KKPD Kabupaten Kaimana, Eli Auwe, A.Pi, menekankan pentingnya pengelolaan wilayah konservasi yang mencakup 676 pulau di Kaimana. Wilayah ini dibagi menjadi empat area konservasi utama, yaitu:
1. Area I Buruway: Kampung Kambala, Adijaya, Nusaulan, dan Edor.
2. Area II Arguni: Kampung Wayega, Moyana, Tugarni, dan 16 kampung lainnya.
3. Area III Kaimana: Kampung Marsi/Sisir I, Sisir II, Murano, dan 7 kampung lainnya.
4. Area IV Teluk Etna: Kampung Bamana/Waripi, Boiya/Lakahia, Omba/Nariki, dan Rurumo.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Eli Auwe juga menyoroti beberapa indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, seperti kebijakan desa terkait perlindungan sumber daya laut, luas kawasan konservasi minimal 33% dari wilayah desa, dan peningkatan hasil penangkapan ikan yang tidak eksploitatif. Hal ini sejalan dengan SDGs Desa yang diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020, mencakup 18 tujuan dengan 222 indikator yang melingkupi kewargaan, kewilayahan, dan kelembagaan desa.
Dialog dan Solusi atas Tantangan Nelayan
Diskusi berjalan dinamis dengan banyak pertanyaan dan tanggapan dari peserta. Salah satu isu yang mencuat adalah kekhawatiran nelayan terkait izin penangkapan ikan oleh pihak ketiga di wilayah kampung. Selain itu, ada masalah terkait keterbatasan kapasitas kontainer di Pelabuhan Umum Kaimana, yang menyebabkan hasil tangkapan ikan tidak dapat diangkut tepat waktu, sehingga nelayan mengalami kerugian.
Setelah diskusi panjang, diusulkan solusi penting, yakni perlunya pembangunan Pelabuhan Perikanan khusus di Kaimana untuk mendukung pengiriman hasil perikanan yang lebih efisien. Usulan ini akan diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Peran TEKAD dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Laut
Dari pertemuan ini, Tim Program TEKAD Kaimana menyimpulkan beberapa langkah strategis yang akan diambil, di antaranya:
1. Mendukung upaya perlindungan sumber daya laut melalui sosialisasi dan edukasi di desa-desa dampingan.
2. Memonitoring praktik illegal fishing dengan berpedoman pada peraturan kampung yang ada.
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dalam upaya pelestarian sumber daya laut.
4. Memperkuat publikasi tentang pentingnya pelestarian sumber daya laut guna meningkatkan kesadaran masyarakat.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk mengatasi tantangan yang dihadapi nelayan, terutama dalam distribusi hasil tangkapan.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat Kaimana dan kelestarian lingkungan.
Penulis : Bonafisius Maximus Beruatwarin
