Telusuri Berita Kami

Jakarta (Komisi Yudisial) – Peserta keempat wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Reytman Aruan yang diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Calon yang merupakan Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ditanya pendapatnya soal bagaimana solusi atas perselisihan antara pekerja dan pengusaha.  ...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Peserta ketiga wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) adalah Nurmansyah. Calon yang merupakan hakim ad hoc Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan ditanya pendapatnya terkait penemuan hukum.   Menurutnya, hakim tidak boleh menolak memutuskan suatu perkara dengan alasan karena dasar hukumnya tidak lengkap atau tidak...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Memasuki hari pertama  wawancara terbuka Calon Hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), hadir sebagai peserta pertama adalah Endang Susilowati. Endang yang berprofesi sebagai advokat merupakan perwakilan dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ditanya soal cara menyelesaikan konflik antara buruh dan pengusaha.   “Bilamana Anda terpilih sebagai...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari secara resmi membuka wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA), Selasa (16/1) di Auditorium KY, Jakarta.   Wawancara terbuka akan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu sejak 16-18 Januari 2018 yang diikuti oleh 14 calon hakim ad hoc Hubungan Industrial...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Peserta kedua wawancara terbuka calon hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA adalah Erwin yang merupakan hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi. Erwin mendapat pertanyaan terkait gagasan untuk perbaikan dunia peradilan, khususnya di bidang perselisihan hubungan industrial.   Menurut Erwin yang telah menjabat selama 10 tahun sebagai...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) menerima 1.375 laporan masyarakat dan 1.442 surat tembusan pada periode Januari-November 2017. Dari 1.375 laporan masyarakat tersebut, ada 368 laporan masyarakat yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk diregistrasi. Setelah diproses, hanya tersisa 35 laporan yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) telah berupaya menjalankan amanat konstitusi dengan terus bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari menilai KY harus melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap perjalanan KY selama setahun ini.    “Forum ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus sebagai refleksi dan evaluasi...

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kode etik secara tegas melarang seorang hakim untuk mengomentari putusan sesama hakim. Hal ini dilakukan untuk menjaga menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas yudisial.   "Hakim tidak boleh menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Hakim juga tidak boleh memberikan komentar pandangan politiknya," ungkap Ketua...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Menurut lembaga survei di dunia, penegakan hukum di Indonesia telah berjalan baik. Sebanyak 7 dari 10 org yang disurvei mengatakan percaya pada dunia pengadilan   Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari saat jadi pemateri pada Seminar Hukum Nasional di Universitas Pancasila, Senin (6/11)....

Semarang (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari berharap hasil kinerja KY akan membawa dampak terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap hakim.   "Kegiatan KY itu bukan hanya output dalam pengertian laporan kinerja, tetapi juga dampaknya. Salah satu yang dilakukan KY adalah pengukuran kinerja dan integritas hakim. Dari hasil...