Telusuri Berita Kami

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kerap menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang menarik perhatian publik. Perkembangan penanganan laporan vonis bebas terdakwa GRT oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ditanyakan salah satu peserta audiensi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang kepada Kepala Pusat Analisis dan Layanan...

Depok (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi mengungkap adanya benturan antara prinsip finalitas dan falibilitas terhadap putusan pengadilan di Indonesia yang bertemu pada suatu mekanisme yang disebut dengan Peninjauan Kembali (PK). Kadafi mengelaborasi kedua prinsip tersebut dalam disertasi yang kemudian dibukukan dengan judul "Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan...

Medan (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengungkap ada dua tantangan terkini yang dihadapi KY dalam melakukan pengawasan hakim, yakni kewenangan dan kelembagaan yang di dalamnya termasuk struktur organisasi, anggaran, serta kemampuan KY dalam menerima jumlah laporan masyarakat terkait penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)....

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan Syari’at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada 4 Maret 2003  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan...

Aceh Besar (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Aceh Besar menggelar kegiatan Edukasi Publik KY dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”, Kamis (26/10), di Aula Kantor Bupati Aceh Besar.  Pj. Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyatakan,...

Kendari (Komisi Yudisial) – Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Kendari untuk mempererat sinergi kelembagaan kedua lembaga, Rabu (27/9) di Kantor Bawaslu Kota Kendari, Sultra. Selain itu, kunjungan juga dalam rangka mempersiapkan pemantauan dan pengawasan perkara pemiu dan advokasi hakim terhadap...

Bengkulu (Komisi Yudisial) - Sebagai negara hukum, sepatutnya kepercayaan publik di bidang hukum terutama peradilan menduduki peringkat teratas di Indonesia. Namun, tingkat kepercayaan publik kian tercoreng oleh etika-etika tercela yang melibatkan hakim, jaksa dan penegak hukum lain. Hal ini menjadi tantangan besar reformasi peradilan. Padahal di sisi lain, masyarakat tidak...

Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ada 4,57 juta masyarakat adat hingga Agustus 2023. Setiap masyarakat adat memiliki hukum adatnya sendiri (the living law) yang tidak tertulis dan tidak bisa dituliskan. Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Osing Banyuwangi Wiwin Indiarti mengungkap bahwa tidak...

Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap mengancam kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan pers. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jember Ira Rachmawati menyatakan, pers tidak gentar karena pers merupakan salah satu dari empat pilar demokrasi. Tiga lainnya adalah eksekutif, legsilatif, dan yudikatif.  "Tugas pers sebagai _watchdog_ adalah...

Banyuwangi (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar edukasi publik dengan menyasar masyarakat adat Osing Banyuwangi, Kamis (5/10) di Sekolah Adat Osing Pesinauan di Sawah Art Space, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Acara dibuka dengan tari Gandrung Jejer Jaran Dawuk yang merupakan tari tradisional khas Banyuwangi, yang biasanya ditujukan...