Telusuri Berita Kami

Palembang (Komisi Yudisial) - Sebagai negara demokrasi berkembang, seharusnya Indonesia tidak lagi fokus pada isu independensi peradilan. Dalam negara demokrasi berkembang seharusnya fokus pada isu akuntabilitas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menyampaikan keynote speech pada...

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu upaya dengan mengadakan diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jumat (26/10) Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.   ...

Bogor (Komisi Yudisial) - Workshop Sinergisitas KY dengan Media Massa berlanjut. Di sesi kedua hari kedua, media diajak diskusi tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemberitaan di Media Massa. Hadir sebagai narasumber adalah Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dan...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hormat hakim yustisia di Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo berinisial JWL, Rabu (10/10) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta.   “Menjatuhkan sanksi berat  kepada terlapor JWL berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena...

Jakarta (Komisi Yudisial) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV MPR-DPR RI, Jakarta, Senin (8/10).   Aidul mengisi sesi ketiga dalam seminar yang mengambil tema “Peran Lembaga Etik...

Surabaya (Komisi Yudisial) - Praktik pengelolaan peradilan modern menyadari persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu lembaga. Peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih, selain hanya fokus dalam perkara.   "Pengelolaan atau manajemen hakim dan peradilan tidak bisa diserahkan kepada satu entitas. Jangan membebani hakim sebagai pemutus sekaligus manajer,"...

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi   Yudisial (KY) bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi sebagai supporting element atau state auxiliary organ. Secara konstitusional, KY membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman sehingga keterlibatan KY dalam manajemen jabatan hakim adalah konstitusional.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Oce Madril...

Surabaya (Komisi Yudisial) -  Direktur Pusat Kajian Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) Surabaya Herlambang P Wiratraman memuji diterbitkannya Buku Bunga Rampai KY 2018 "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman". Menurutnya, ada senyawa berbeda yang didapat dari membaca buku ini dibanding buku ketatanegaraan lainnya. Buku ini harusnya dibaca 20...

Surabaya (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya menggelar Diskusi dan Bedah Buku berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman di Aula Gedung Pascasarjana Lantai 3, Surabaya, Kamis (4/10).   Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Prof.Masdar Hilmy ini...

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara pengawal konstitusi sepatutnya bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan. Bahkan, independensi peradilan MK tidak boleh dicampuri oleh urusan-urusan politik.   Ketua bidang rekrutmen...