Telusuri Berita Kami

Palembang (Komisi Yudisial) - Hakim agung pada MA yang berasal dari hakim karier dan nonkarier adalah amanat undang- undang, sehingga harus dilaksanakan sebaik-baiknya.   Hal tersebut disampaikan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang dalam Sosialisasi dan Penjaringan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Tindak Pidana...

Palembang (Komisi Yudisial) - Pembicaraan terkait seleksi calon hakim agung ini sangat penting dan ditunggu-tunggu juga banyak kalangan, baik penegak hukum, akademisi atau masyarakat lainnya.   Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Habiburrohman pada saat Sosialisasi dan Penjaringan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Tindak...

Palembang (Komisi Yudisial) - Dalam rangka mencari hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengetahuan di bidang hukum, Komisi Yudisial (KY) terus gencar melakukan sosialisasi dan penjaringan di berbagai daerah.   Di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bertempat di  Prof. Amzulian Rifai, Ph.D Hall, KY...

Pekanbaru (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc untuk memenuhi permintaan dari Mahkamah Agung (MA) yaitu delapan CHA dan tiga calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA. Untuk menjaring calon-calon pontensial, KY melakukan sosialisasi dan penjaringan...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menjelaskan bahwa KY didirikan untuk mendorong kemandirian peradilan dan sebagai penyeimbang dari kekuasaan kehakiman yang dinilai terlalu kuat di masa itu.    "KY adalah anak kandung dari Reformasi 1998 yang diciptakan untuk mendorong kemandirian peradilan, mengingat di masa itu dunia...

Makassar (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) kembali membuka pendaftaran dan penerimaan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tipikor Periode II Tahun 2021 mulai 22 November 2021.    Untuk menjaring para kandidat CHA yang potensial dan berkompeten, KY menyelengarakan "Sosialisasi Seleksi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan...

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) perlu diatur, karena hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 UU nomor 48 tahun 2009. Upaya pencegahan PMKH, berdasarkan sumbernya, ada yang bersifat eksternal, yakni norma dan kelembagaan Mahkamah Agung (MA)...

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - Kejaksaan juga berperan dalam melakukan pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Menurut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surakarta Dyah Ayu Sekar Pertiwi, pengamanan sidang adalah bagian utama dari kejaksaan dalam menjalankan persidangan. Untuk itu, tanggung jawab tersebut melekat pada tugas dan fungsi...

Yogyakarta (Komisi Yudisial) - KY diberi tugas mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) melalui Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim. Namun,...

Leiden (Komisi Yudisial) - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata memberikan kuliah umum kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda. Kuliah ini dilakukan di Leiden Law School, Leiden, Belanda dan dihadiri puluhan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di berbagai latar belakang disiplin ilmu Selasa (16/11).   Kegiatan kuliah umum...