Telusuri Berita Kami

Jakarta (Komisi Yudisial) – Komisi Yudisial (KY) meraih predikat Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian.    Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja kepada Plt Sekretaris Jenderal...

Jakarta (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) menggelar upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90, Senin (29/10) di Lapangan KY, Jakarta. Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menjadi inspektur dalam upacara  yang diikuti Anggota KY, pejabat struktural, tenaga ahli dan pegawai KY.    Ditemui usai memimpin upacara, Jaja memaknai Hari Sumpah...

Jakarta (Komisi Yudisial) -  Komisi Yudisial (KY) menggelar Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) KY 2018 di Ruang CAT Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta, Senin (29/10).   Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha KY Tri Purno Utomo menjelaskan, dari 574 orang yang lulus seleksi administrasi, yang...

Jakarta (Komisi Yudisial) – "Menjadi seorang hakim agung tidaklah mudah. Ia haruslah seseorang yang memiliki integritas tinggi. Dicari manusiq setengah dewa untuk menjadi hakim, terlebih hakim agung,” ujar Tenaga Ahli Komisi Yudisial (KY) Imran saat menerima audiensi Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DPC Permahi Babel),...

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang hingga saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus RUU ini menyeimbangkan antara menjaga independensi kekuasaan kehakiman dengan akuntabilitas peradilan.    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi...

Palembang (Komisi Yudisial) - Untuk meluruskan tata kelola peradilan saat ini, maka yang paling penting perlu dibenahi adalah kekuasaan kehakiman. Bila ingin membenahi negara, penting membenahi kekuasaan kehakiman itu sendiri.   Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari pada Diskusi dan Bedah Buku Meluruskan...

Palembang (Komisi Yudisial) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Arsul Sani menilai Rancangan Undang Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan saat ini sudah mencakup berbagai aspek. Dalam RUU Jabatan Hakim meliputi aspek pengangkatan, pembinaan, pengawasan, perlindungan, hingga pemberhentian. RUU ini hadir karena menginginkan adanya Undang-Undang...

Palembang (Komisi Yudisial) - Sebagai negara demokrasi berkembang, seharusnya Indonesia tidak lagi fokus pada isu independensi peradilan. Dalam negara demokrasi berkembang seharusnya fokus pada isu akuntabilitas peradilan.   Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi saat menyampaikan keynote speech pada...

Palembang (Komisi Yudisial) - Komisi Yudisial (KY) terus mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang masih dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu upaya dengan mengadakan diskusi dan bedah buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jumat (26/10) Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.   ...

Bali (Komisi Yudisial) - Jenis sanksi terbanyak yang direkomendasikan KY adalah sanksi ringan karena kesalahan ketik (typo error). Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komis Yudisial (KY) Joko Sasmito mengingatkan pentingnya ketelitian dalam membuat putusan. Ia memberi contoh misalnya, kesalahan ketik soal jumlah atau jenis barang bukti, jumlah saksi...